nusakini.com--Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta jajaran pengurus Dewan Pengupahan Nasional (DPN) baru periode 2016-2019 untuk segera menyelesaikan perkerjaan rumah yang belum diselesaikan pengurus sebelumnya. Ia mendorong DPN untuk bisa mengembangkan sejumlah kajian dalam rangka menyempurnakan rekomendasi terkait dengan kebijakan secara keseluruhan bidang ketenagakerjaan.  

"Saya ucapkan selamat datang dan selemat bekerja kepada Dewan Pengupahan Nasional yang baru," ujar Menaker dalam acara pisah sambut Dewan Pengupahan Nasional periode 2013-2016 dan penetapan pengurus DPN baru periode 2016-2019 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta, Senin (6/3).   

Menaker mengajak pengurus DPN baru untuk membuat terobosan-terobosan kebijkan ketenagakerjaan terutama persoalan pengupahan. Sebab, masalah ketenagakerjaan saling terkait termasuk persoalan pengupahan juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan ketenagakerjaan yang lain.  

"Didalam memproyeksikan persoalan upah kita harus banyak mempertimbangkan banyak aspek," ungkap Menaker.  

Jika melihat perkembangan di negara-negara maju, lanjut Menaker, mereka bisa menjadi lebih kuat karena skema perlindungn sosialnya juga baik. Upah tidak menjadi satu-satunya penentu kesejahteraan masyarakat.  

"Persoalan ketenagakerjaan kita sangat kompleks dan kita harus berpikir objektif dan realistis untuk melihat keseluruhan persoalan (ketenagakerjaan) itu" katanya. 

Pada kesempatan tersebut, ketua DPN Periode 2013-2016, Irianto Simbolon menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepengurusannya sekaligus mengakhiri masa pengabdiannya selama 3 tahun. Sedangkan DPN periode 2016-2019 akan dipimpin oleh Direktur Jederal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Haiyani Rumondang.(p/ab)